Sistem Sosial Budaya Dan kebijakan Publik (Pelecehan Seksual di Tempat Kerja)

PELECEHAN SEKSUAL

DI TEMPAT KERJA

OLEH

DARIUS BOBO

  10 11 02 0362

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2011

Contoh Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja

ž  Di Indonesia, kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual (baik di perusahaan maupun di rumah tangga) memang sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwajib atau diekspose oleh media massa.  Salah satu kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang baru-baru ini cukup menghebohkan adalah kasus terbongkarnya gambar hasil rekaman seorang pengusaha Warnet di kota Pati (Jawa Tengah) yang mengharuskan karyawannya mandi di kantor, lalu ia merekam kegiatan tersebut melalui sebuah kamera di kamar mandi tersebut dan menghubungkannya ke komputer di meja kerjanya. Pengusaha warnet tersebut juga membuat kuestioner yang isinya cenderung berkonotasi seksual, misalnya: apakah reaksi anda jika dicium oleh bos anda? Diam saja, ganti membalas, atau dianggap biasa. Ia juga membuat aturan yang cenderung aneh seperti kewajiban mandi di kantor pada jam tertentu, tidak boleh memakai kain panjang atau celana panjang, dsb.

ž  tiga perspektif sosiologis yang digunakan yaitu :

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

a.  Perspektif  Fungsionalisme

b. Interaksionisme Simbolik

c. Teori Konflik

Teori sosial yang digunakan untuk menganalisis

v  Teori psikologi. Perilaku menyimpang sering dianggap sebagai penyakit mental, jadi orang yang menyimpang itu karena mengalami penyakit mental atau gangguan kejiwaan.

v   Teori Merton. Teori penyimpangan ini bersumber dari struktur sosial. Menurut Merton terjadinya perilaku menyimpang itu sebagai bentuk adabtasi terhadap situasi tertentu.

v  Teori konflik. Karl Mark, mengemukakan bahwa kejahatan erat terkait dengan perkembangan kapitalisme. Menurtu teori ini apa yang merupakan perilaku menyimpang hanya dalam pandangan kelas yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka.

v  Perspektif fungsionalis dalam sosiologi pandangan tatanan sosial sebagai diorganisir sekitar fungsi lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penduduk

v  Interaksionisme simbolik adalah perspektif dalam sosiologi yang melihat tatanan sosial seperti yang dibentuk melalui evolusi makna.

v  Teori Anatomi. Teori ini berpandangan bahwa munculnya perilaku menyimpang adalah konsekuensi dari perkembangan norma masyarakat yang makin lama makin kompleks sehingga tidak ada pedoman jelas yang dapat dipelajari dan dipatuhi warga masyarakat sebagai dasar dalam memilih dan bertindak dengan benar.

v  Teori anomie. Perilaku menyimpang muncul dalam masyarakat karena adanya anomie (kesimpangsiuran norma atau keadaan tanpa norma yang pasti sebagai patokan berperilaku). Anomie menimbulkan perilaku menyimpang karena mengakibatkan keterpisahan emosional (ketidakberdayaan, ketidakberartian, keterpencilan) antara seseorang dengan masyarakatnya.

Keputusan kebijakan publik yang diambil :

ž  Keputusan  kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan perilaku penyimpangan seksual yaitu memberikan sanksi dan kontrol sosial jenis yaitu:
a. Sanksi yang diberikan :

1.      Sanksi Fisik

2.      Sanksi fisik dapat berupa dipenjara, dicambuk, dan diikat.

3.      Sanksi Psikologis Sanksi psikologis dapat berupa dicemooh, diasingkan, dicopot dari jabatannya.

4.      Sanksi Ekonimi. Sanksi ekonomi dapat berupa denda dan penyitaan harta kekayaan.

ž  b . Kontrol sosial dapat dilakukan dengan tindakan sebagai berikut:
1. Kasih Sayang (Attachement)

—  Kasih sayang menjadi sumber utama kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam keluarga.

2. Tanggung Jawab (Commitment)

Tanggung jawab yang kuat pada aturan dapat memberikan kerangka kesadaran tentang masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain adanya kesadaran bahwa masa depan pelaku tindakan menyimpang akan suram.

3. Keterlibatan Atau Partisipasi (Involvement)

Dengan munculnya kesadaran mengakibatkan individu terdorong berprilaku partisipatif dan terlibat dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan masyarakat. Keterlibatan seseorang tersebut akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum.

4. Kepercayaan (Believe)

Kepercayaan terhadap norma-norma dan aturan sosial dalam masyarakat yang telah tertanam kuat pada diri seseorang berarti kepatuhan masyarakat terhadap peraturan itu akan makin kuat juga.